Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terus menjaga cakupan layanan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di wilayahnya. Capaian kepesertaan BPJS Kesehatan di kabupaten itu mencapai 100,19 persen, sementara tingkat keaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tercatat 91,47 persen. Pemkab menyiapkan anggaran Rp960 juta untuk beasiswa delapan dokter spesialis guna menopang peningkatan layanan.
PARIGI — Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan Parigi Moutong, Darlin, menyampaikan capaian kepesertaan BPJS Kesehatan di kabupaten itu telah melampaui jumlah penduduk terdaftar. Angka keaktifan peserta JKN yang baru 91,47 persen menjadi pekerjaan rumah berikutnya bagi pemerintah daerah.
Selisih antara cakupan kepesertaan dan tingkat keaktifan menunjukkan masih ada warga yang terdaftar namun tidak aktif membayar iuran atau memperbarui data. Pemkab menilai sinkronisasi data kependudukan menjadi kunci untuk menutup celah itu.
Pemkab Parigi Moutong menyiapkan Rp960 juta untuk membiayai pendidikan delapan dokter spesialis. Langkah itu diambil untuk memperkuat layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit.
Darlin menyebut peningkatan kualitas puskesmas dan rumah sakit menjadi prioritas utama, termasuk penyiapan sumber daya manusia tenaga medis. Menurut dia, penambahan dokter spesialis dibutuhkan agar warga tidak selalu dirujuk ke luar daerah.
Sejumlah program pelayanan gratis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terus berjalan. Layanan pengantaran jenazah atau oto mayat tercatat mencapai 645 layanan, sedangkan kesehatan mobile dan home care sebanyak 123 layanan.
Pemkab juga menjalankan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai bagian dari perluasan akses layanan. Program-program itu menyasar warga yang selama ini terkendala jarak dan biaya menuju fasilitas kesehatan.
Ke depan, pemerintah daerah merancang rumah tunggu rujukan di fasilitas kesehatan RS Anuntaloko Parigi dan RS Undata Palu. Fasilitas itu ditujukan memudahkan mobilitas masyarakat yang harus menjalani perawatan lanjutan.
"Ke depan pemerintah daerah merancang rumah tunggu rujukan di fasilitas kesehatan Rumah Sakit (RS) Anuntaloko Parigi dan RS Undata Palu, guna memudahkan mobilitas masyarakat," ujar Darlin.
Untuk menjaga cakupan kesehatan semesta, Darlin menyatakan upaya itu harus dilakukan secara terpadu. Salah satu caranya adalah sinkronisasi data kependudukan yang diperbarui secara berkala.
Pemkab juga akan melakukan pendataan ulang bagi masyarakat miskin dan pra sejahtera, pekerja informal, serta warga yang belum terdaftar dalam Program JKN. Kelompok itu dinilai paling rentan kehilangan akses layanan kesehatan.
"Meningkatkan cakupan kesehatan semesta tidak hanya sebatas melihat angka atau presentasi, tetapi pelayanan kesehatan hingga data-data kepesertaan yang valid menjadi bagian tidak terpisahkan," tutur Darlin.
Dengan kepesertaan yang sudah menembus 100,19 persen, tantangan Pemkab Parigi Moutong bergeser dari memperluas cakupan menjadi menjaga keaktifan peserta dan memastikan layanan benar-benar sampai ke warga.