PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan RAPBD 2027 bukan sekadar dokumen keuangan tahunan. Anggaran daerah diposisikan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim, Wagub Reny menekankan pentingnya output dan outcome yang terukur dari setiap program. Rapat dihadiri Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Wakil Ketua I Aristan, Wakil Ketua II Syarifuddin Hafid, Wakil Ketua III Ambo Dalle, Sekretaris Daerah, staf ahli gubernur, serta kepala perangkat daerah.
Setiap Program Harus Terukur, Bukan Sekadar Terserap
Wagub menyoroti kecenderungan program yang hanya mengejar realisasi anggaran tanpa dampak jelas. Menurutnya, perencanaan RAPBD 2027 harus memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, kemampuan keuangan, prioritas pembangunan, dan ketentuan peraturan yang berlaku.
"Setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi lebih jauh harus memberikan output dan outcome yang jelas, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Wagub Reny dalam rapat paripurna tersebut.
Pendapatan Daerah Dioptimalkan lewat PAD dan Kepatuhan Pajak
Pemerintah daerah mengakui kapasitas fiskal Sulawesi Tengah masih terbatas. Karena itu, sinergi antara pemda, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat dinilai penting untuk menentukan arah kebijakan anggaran.
Dari sisi pendapatan, pemda akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah, serta mengelola sumber pendapatan sesuai ketentuan. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan sumber lain diarahkan mendukung prioritas pembangunan.
Belanja Prioritas: Pendidikan, Kesehatan, dan Penanggulangan Kemiskinan
Pada sisi belanja, alokasi anggaran diarahkan pada program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Penganggaran tetap memperhatikan belanja wajib dan mengikat, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, serta target pembangunan daerah.
Sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama. Selain itu, penguatan perekonomian masyarakat, pengembangan sektor unggulan daerah, dan penanggulangan kemiskinan masuk dalam prioritas belanja.
Masukan DPRD Dinilai Penting untuk Penyempurnaan RAPBD
Pemerintah berharap pembahasan RAPBD 2027 berlangsung konstruktif, objektif, transparan, dan sesuai jadwal. Wagub menyebut masukan dari DPRD sebagai bagian penting penyempurnaan dokumen anggaran.
"Masukan, saran, dan koreksi dari DPRD merupakan bagian penting dalam rangka penyempurnaan RAPBD agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan semakin mampu menjawab tantangan pembangunan daerah," lanjutnya.
Penentuan prioritas anggaran menjadi kunci agar setiap rupiah APBD digunakan optimal, tepat sasaran, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
