Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meminta pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk merenovasi puskesmas di daerah, karena banyak bangunan sudah berusia puluhan tahun dan tak lagi memenuhi standar pelayanan. Usulan itu disampaikan Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido saat menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kota Palu. Dari sekitar 220 puskesmas yang tersebar di provinsi itu, sejumlah di antaranya dinilai butuh perbaikan mendesak.
PALU — Reny menyatakan DAK selama ini belum mengakomodasi kebutuhan renovasi puskesmas, padahal sebagian besar bangunan berdiri sejak puluhan tahun lalu. "Kami ingin DAK ke depan dapat mengakomodasi kebutuhan renovasi puskesmas, karena sebagian bangunan sudah berusia puluhan tahun dan membutuhkan perbaikan," kata Reny di Palu, Jumat.
Permintaan itu ia sampaikan langsung di hadapan rombongan Komisi IX DPR RI yang tengah melakukan reses di Sulawesi Tengah. Selain renovasi puskesmas, Reny meminta dukungan pusat untuk memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
Dari Renovasi Puskesmas hingga Pemerataan Dokter Spesialis
Ada tiga persoalan kesehatan yang diangkat Pemprov Sulteng dalam pertemuan tersebut. Renovasi puskesmas menjadi yang pertama, disusul pemerataan dokter spesialis dan percepatan penanganan stunting.
Untuk rumah sakit, perhatian diarahkan pada pemenuhan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) serta penguatan layanan prioritas kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi di RSUD Undata. Reny menilai sarana dan prasarana rumah sakit daerah perlu ikut ditingkatkan agar sejalan dengan perbaikan di tingkat puskesmas.
Empat Peserta Didik Program Spesialis Penyakit Dalam dan Bedah
Keterbatasan dokter spesialis yang belum merata menjadi sorotan berikutnya. Pemprov Sulteng telah mengupayakan pendidikan dokter spesialis lewat dukungan Kementerian Kesehatan dan program Berani Cerdas.
Program pendidikan spesialis bidang penyakit dalam dan bedah tercatat telah menerima empat peserta. Jumlah itu dinilai belum cukup untuk menutup kebutuhan tenaga medis spesialis di wilayah seluas Sulawesi Tengah.
Stunting Dipantau Lewat Aplikasi e-PPGBM Tiap Bulan
Untuk penanganan stunting, Reny mengusulkan optimalisasi aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Aplikasi itu dipakai memantau pertumbuhan anak secara rutin setiap bulan.
Menurut Reny, pemantauan berkelanjutan dan penguatan peran kader posyandu menjadi kunci agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Tanpa data bulanan yang rapi, penanganan anak berisiko stunting sulit dievaluasi.
Komisi IX Awasi Program Kesehatan hingga Jaminan Sosial
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Gigi Puti Sari menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan menyerap aspirasi daerah sekaligus mengawasi pelaksanaan program pemerintah. Cakupan pengawasan meliputi bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.
Komisi IX juga mendorong penguatan fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga medis, serta perluasan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat dan pekerja di Sulawesi Tengah. Hasil reses ini akan dibawa ke pembahasan anggaran di tingkat pusat.
Bagi warga di kabupaten dan kota yang puskesmasnya masuk daftar bangunan lama, keputusan soal DAK akan menentukan kapan perbaikan bisa dimulai. Pemprov Sulteng belum menyebut berapa puskesmas yang masuk prioritas renovasi tahun depan.
