Wali Kota Palu Hadianto Rasyid meminta seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Palu aktif menjemput bola dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Instruksi itu disampaikan saat dialog bertema "Menuju Kota Palu Ramah Disabilitas" yang melibatkan Komisi Nasional Disabilitas. Ia menegaskan pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor.
PALU — Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menilai kehadiran Komisi Nasional Disabilitas di Kota Palu menjadi momentum memperkuat komitmen membangun kota yang inklusif, setara, dan ramah bagi seluruh masyarakat. Ia meminta jajarannya mengubah cara kerja dari menunggu menjadi aktif mendatangi kebutuhan warga penyandang disabilitas.
"Kita tidak harus lagi menunggu. Kita sudah harus menjemput bola. Kerja-kerja yang sistematis, mulai dalam beberapa waktu terakhir ini kita sudah mulai laksanakan," kata Hadianto saat dialog bertema "Menuju Kota Palu Ramah Disabilitas: Sinergi Pemerintah Daerah dan Komisi Nasional Disabilitas dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas".
Mengapa Penanganan Tidak Bisa Dilakukan Satu Dinas Saja
Hadianto menyatakan pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dari seluruh perangkat daerah. Menurut dia, persoalan ini tidak dapat diselesaikan jika hanya bergantung pada satu sektor di lingkungan Pemkot Palu.
Ia memandang dialog tersebut bukan sekadar forum pertemuan. Menurutnya, forum itu harus menjadi ruang mendengarkan langsung pengalaman, kebutuhan, aspirasi, serta harapan masyarakat penyandang disabilitas.
"Jangan kita hanya jadikan ini sebagai sebuah seremonial saja, tapi betul-betul wujud ketulusan kita untuk bisa menyerap setotal mungkin, semaksimal mungkin, semua hal yang mungkin selama ini tidak kita perhatikan," ujarnya.
Penyandang Disabilitas Diminta Ditempatkan sebagai Subjek Pembangunan
Hadianto menegaskan penyandang disabilitas tidak boleh hanya dipandang sebagai penerima manfaat pembangunan. Ia ingin kelompok ini ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak, potensi, kemampuan, dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam kemajuan daerah.
Pandangan itu ia sampaikan di hadapan peserta dialog yang mencakup unsur pemerintah daerah dan Komisi Nasional Disabilitas. Pemerintah kota menyebut kerja-kerja sistematis menuju Palu ramah disabilitas sudah mulai dilaksanakan beberapa waktu terakhir.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Kota Palu Ramah Disabilitas
Mewujudkan Kota Palu yang inklusif dan ramah disabilitas, kata Hadianto, membutuhkan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak. Ia menyebut pemerintah daerah, Komisi Nasional Disabilitas, organisasi penyandang disabilitas, dunia pendidikan, dunia usaha, komunitas, akademisi, media, serta seluruh elemen masyarakat sebagai pihak yang perlu terlibat.
Dialog tersebut menjadi salah satu langkah awal pemerintah kota menyerap aspirasi penyandang disabilitas secara langsung. Pemkot Palu menyatakan komitmennya menindaklanjuti masukan yang muncul dalam forum itu melalui kerja seluruh perangkat daerah.
